Indramayu Anggarkan Rp100 Miliar Perbaiki Saluran Irigasi

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Ir.Firman Muntako.

Indramayu - Guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah pada tahun anggaran 2015 ini menyediakan dana sharing dari APBD Pemkab Indramayu sebesar Rp100 miliar.

Anggaran dana sharing sebesar itu kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Ir.Firman Muntako dihubungi Pos Kota, bakal digunakan untuk memperbaiki irigasi yang sekarang ini mengalami kerusakan sebesar 60 persen.

“Bupati menyiapkan anggaran per tahun itu Rp100 miliar untuk perbaikan irigasi tersier. Hal ini dalam rangka mensuport agar swasembada pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 3 tahun mendatang bisa terwujud. Dan harapan di Jabar bahwa Indramayu satu-satunya yang memiliki potensi pangan terbesar, kurang lebih pada angka 15 persen,” katanya.

Pada tahun 2015, kata Firman Muntako, sasaran tanam mencapai luas 277. 206 hektar dengan target produksi kurang lebih 1,718 juta ton gabah kering panen (GKP) dan produksifitas 6,2 ton per hektar. Ada upaya-upaya khusus dari bupati untuk mensukeskan swasembada pangan nasional itu.

Pertama, dahulu kita sudah memproteksi pada lahan pertanian abadi ditanami padi seluas 116.805 hektar. “Sekarang bupati mengeluarkan kebijakan baru yang berpihak kepada para petani melalui perbaikan-perbaikan irigasi. Harapan petani pada musim gadu tidak mengalami kekurangan air,” katanya.

Bupati mengusulkan anggaran untuk perbaikan irigasi tersier itu angkanya mencapai Rp 90 milyar. Upaya lain, memproteksi produksi padi, pengelolaan pasca panen, memproteksi alokasi pupuk dan mendorong agar Pemerintah Pusat ketika menghendaki adanya peningkatan produksi padi 10 persen kepada hasil produksi padi di Kabupaten Indramayu kiranya diikuti kebijakan yang memihak para petani yaitu dengan mengalokasikan kebutuhan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani atau sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Kemudian harus tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran.

“Harapan kita, pupuk ini tidak menjadi langka dan harganya tidak di atas harga eceran tertinggi dengan RDKK dipenuhi distribusi pupuk akan terkendali,” ujarnya.

Penulis: Taryani

Sumber: Poskota