Warga Indramayu Tuntut Ganti Rugi Pelebaran Pantura
Indramayu - Puluhan warga dari lima desa yang menjadi korban pelebaran Jalan Pantai Utara (Pantura) Indramayu, Jawa Barat, berunjuk rasa di depan pintu masuk Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (14/5).
Kedatangan mereka menuntut kejelasan usai dilakukan pelebaran jalur tersebut sejak 2003. Selain itu mereka meminta mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum melaju pada Pemilihan Gubernur 2013 mendatang.
"Kami meminta kepada Yance sebelum maju di Pilgub Jabar, selesaikan dulu masalah ganti rugi tanah untuk pelebaran Jalur Pantura," kata salah satu warga Dedi Wahyudin, di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (14/5).
Dia dan puluhan warga lainnya yang datang meminta kejelasan setelah hampir 10 tahun tidak mendapatkan ganti rugi. "Mana janji Pak Yance untuk mengganti rugi," ungkapnya.
Ada sekitar 380 kepala keluarga yang tanahnya belum menerima ganti rugi. Wilayah tersebut diantaranya Desa Kiajaran Kulon dan Wetan. "Kami sudah bosan dan sudah lama sekali masalah ini tidak ditanggapi serius," ujarnya.
Sebelumnya aksi oleh warga pernah dilakukan dikantor Pemda setempat, namun tidak pernah ditanggapi. Karenanya kali ini dilakukan di kantor Pemerintah Jawa Barat. "Semoga aspirasi kami di dengar," ungkapnya.
Kedatangan mereka menuntut kejelasan usai dilakukan pelebaran jalur tersebut sejak 2003. Selain itu mereka meminta mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum melaju pada Pemilihan Gubernur 2013 mendatang.
"Kami meminta kepada Yance sebelum maju di Pilgub Jabar, selesaikan dulu masalah ganti rugi tanah untuk pelebaran Jalur Pantura," kata salah satu warga Dedi Wahyudin, di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (14/5).
Dia dan puluhan warga lainnya yang datang meminta kejelasan setelah hampir 10 tahun tidak mendapatkan ganti rugi. "Mana janji Pak Yance untuk mengganti rugi," ungkapnya.
Ada sekitar 380 kepala keluarga yang tanahnya belum menerima ganti rugi. Wilayah tersebut diantaranya Desa Kiajaran Kulon dan Wetan. "Kami sudah bosan dan sudah lama sekali masalah ini tidak ditanggapi serius," ujarnya.
Sebelumnya aksi oleh warga pernah dilakukan dikantor Pemda setempat, namun tidak pernah ditanggapi. Karenanya kali ini dilakukan di kantor Pemerintah Jawa Barat. "Semoga aspirasi kami di dengar," ungkapnya.
Post a Comment