Resah, Dana Belum Cair
SUKRA – Menjelang berakhirnya tahapan pemilu legislatif (Pileg) 2009, panwascam mengeluhkan belum cairnya dana sewa sepeda motor bagi para petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), sejak awal tahun lalu. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kinerja pengawasan pemilu, yang saat ini sudah memasuki tahapan rekapitulasi penghitungan suara dari PPS ke PPK.
Ketua Panwascam Sukra H Nono Sudarsono SPd mengatakan, dengan masih magraknya hak PPL berupa sewa kendaraan sepeda motor yang terhitung sejak bulan Januari lalu, telah membuat mereka kelimpungan. “Jelas kami ikut merasa bertanggung jawab. Karena PPL diangkat oleh Panwascam. Agar mereka tetap mau bekerja, terpaksa kami hutang sana-sini untuk menutupi biaya sewa motor bagi para PPL,” kata Nono kepada Radar, Senin (13/4).
Disebutkan, anggaran untuk sewa motor masing-masing PPL sebesar Rp500 ribu/bulan. Akan tetapi, sudah 4 bulan ini, dana itu belum diterima oleh PPL. Penyebabnya, lantaran Panwaskab dinilai lambat dalam mengajukan permohonan kepada pemkab. “Di APBN tidak disediakan, tapi bisa diajukan melalui APBD,” jelasnya. Sayangnya, pengajuan terkesan tidak disikapi secara serius lantaran panwaskab sibuk mengurusi konflik intern.
Menurutnya, keberadaan sewa motor tersebut sangat penting bagi PPL untuk menunjang kinerja di lapangan dan juga untuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari keluarga. “Kalau mengandalkan honor PPL tidak seberapa. Pendapatan mereka habis buat bensin saja,” tandas Nono. (kho)
Ketua Panwascam Sukra H Nono Sudarsono SPd mengatakan, dengan masih magraknya hak PPL berupa sewa kendaraan sepeda motor yang terhitung sejak bulan Januari lalu, telah membuat mereka kelimpungan. “Jelas kami ikut merasa bertanggung jawab. Karena PPL diangkat oleh Panwascam. Agar mereka tetap mau bekerja, terpaksa kami hutang sana-sini untuk menutupi biaya sewa motor bagi para PPL,” kata Nono kepada Radar, Senin (13/4).
Disebutkan, anggaran untuk sewa motor masing-masing PPL sebesar Rp500 ribu/bulan. Akan tetapi, sudah 4 bulan ini, dana itu belum diterima oleh PPL. Penyebabnya, lantaran Panwaskab dinilai lambat dalam mengajukan permohonan kepada pemkab. “Di APBN tidak disediakan, tapi bisa diajukan melalui APBD,” jelasnya. Sayangnya, pengajuan terkesan tidak disikapi secara serius lantaran panwaskab sibuk mengurusi konflik intern.
Menurutnya, keberadaan sewa motor tersebut sangat penting bagi PPL untuk menunjang kinerja di lapangan dan juga untuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari keluarga. “Kalau mengandalkan honor PPL tidak seberapa. Pendapatan mereka habis buat bensin saja,” tandas Nono. (kho)
Post a Comment