KPU Indramayu Tuai Kritik

INDRAMAYU,Karut marut sistem dan hasil Pemilu 2009 ternyata tidak hanya membuat partai peserta pemilu mengeluh, tapi juga menuai kritik tajam sejumlah kalangan tak terkecuali, wartawan. Di Indramayu, gara-gara KPU setempat tidak menyediakan “Media Centre” (MC) wartawan setempat memprotes serta mengeluhkan kinerja KPU. Bentuk protes wartawan, baik cetak maupun elektronik, dengan cara menyampaikan langsung keluhan itu ke Ketua KPU Indramayu, Khotibul Umum, S.Ag., serta upaya memboikot kegiatan rekapitulasi penghitungan suara.
Salah seorang wartawan yang menyampaikan protes keras, Dedi Musashi, koresponden Metro TV, menyatakan, KPU seharusnya sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari fasilitas MC. Sebab menurut Dedi, MC sangat dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi media, namun juga menjadi fasilitas informasi yang bisa diakses oleh siapa pun. “Bagaimana bisa kami menyampaikan informasi pemilu dari Indramayu kalau tidak ada fasilitas MC. Lagi pula masyarakat tentu akan bertanya-tanya mengapa media tidak pernah memuat berita dari KPU,” ungkap Dedi kesal.
Sejumlah wartawan lain menyatakan, seperti KPU lain, KPU Indramayu seharusnya menyediakan fasilitas MC sebagai sumber informasi akurat pelaksanaan pemilu secara umum di Indramayu. Namun karena fasilitas itu tidak tersedia, baik wartawan, kalangan partai maupun masyarakat umum akhirnya tidak memperoleh sedikit pun informasi terbaru perkembangan hasil pemilu di Indramayu.
Minim fasilitas
“Setiap hari kami membutuhkan up-date data perolehan hasil pemilu di Indramayu. Tapi sayangnya KPU tidak menyediakan. Ironisnya, setiap kali kami meminta data, malah dianjurkan untuk meminta ke ORARI,” tukas Lilis Handayani, wartawan Republika.
Menanggapi keluhan wartawan, Ketua KPU Indramayu, Khotibul Umam, S.Ag., mengakui soal minimnya fasilitas informasi yang dimiliki pihaknya. Hanya saja, ketika dikonfirmasi lebih jauh, Khotib tidak menjelaskan secara rinci perihal peniadaan MC di KPU Indramayu. Namun begitu, ia berjanji akan menyampaikan perihal itu dalam rapat pleno KPU mendatang. “Kami akan bahas masalahnya dalam rapat pleno nanti. Yang jelas, selama ini kendalanya adalah lantaran lambatnya sistem penghitungan manual dari mulai KPPS hingga PPK sehingga kami tidak berani memberikan data karena belum sepenuhnya akurat,” sergah dia.(C-26)