Lima Bulan Dana Panwascam Belum Cair
INDRAMAYU - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Indramayu mengalami kesulitan dana operasional untuk menutupi biaya perlengkapan kantor. Tercatat hingga lima bulan ini, dana operasional untuk menutupi biaya perlengkapan kantor, ATK dan sewa kantor belum cair.
Padahal, kebutuhan dana operasional untuk Panwascam sangat mendesak, lantaran tahapan pemilu, terutama jadwal kampanye terbuka bagi parpol yang wajib diawasi sudah dekat. Jika situasi ini tak segera diselesaikan, maka bisa jadi sistem pengawasan pemilu di Kabupaten Indramayu akan terganggu dan tidak berjalan efektif.
Ketua Panwas Kecamatan Sindang Masudin mengatakan, sejak November 2008 hingga Maret 2009 ini semua biaya operasional untuk kebutuhan Panwascam belum bisa dicairkan.
Menurutnya, kebutuhan dana operasional yang juga belum dibayar antara lain untuk bayar Listrik, telepon dan air PDAM sebesar Rp600 ribu perbulan, serta sewa kantor sebesar Rp1 juta.
Untuk menutupi tersebut, selama lima bulan ini Panwascam meminjam kepada pihak lain dengan tujuan agar semua proses pengawasan dapat berjalan lancar. “Nyatanya, walaupun kami sudah meminjam, hingga lima bulan ini dana operasional belum dibayar. Situasi ini sangat menyulitkan dan memberatkan karena setiap bulannya kami hanya menerima honor bulanan Rp1 juta,” ujar Masudin, Selasa (10/3).
Selain terjadi kesulitan dana operasional, Panwascam juga mengeluh banyak pagu dana operasional yang dipangkas. Contohnya, untuk anggaran tahun 2008 yakni bulan November dan Desember, dana operasional untuk Panwascam sebesar Rp9.675.000 (di luar honor pengurus Panwascam) yang terdiri dari, ATK Rp725 ribu perbulan, listrik, telepon dan air PDAM Rp650 ribu, sewa dua kendaraan motor Rp2 juta, supervise Rp400 ribu, ekpedisi surat-surat Rp400 ribu, sewa kantor Rp2juta, perlengkapan kantor Rp2 juta dan biaya untuk penyelenggaraan rapat-rapat anggota Panwascam dan PPL sebesar Rp1,5 juta perbulan.
“Untuk pagu anggaran 2009 ini, Panwascam hanya dibantu dana operasional sebesar Rp2.750.000 yang terdiri untuk ATK, listrik, telepon dan air PDAM, sewa 2 unit kendaraan dan sewa kantor. Jika dihitung-hitung, sekitar 70 persen biaya yang dipangkas. Ini sangat tidak rasional. Pemangkasan anggaran juga terjadi untuk PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) dari Rp1.350.000 perbulan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan, kini hanya menerima Rp50 ribu perbulan untuk BBM kendaraan saja,” keluh Masudin.
Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan Sukra H Darmono menyatakan, dengan tersendatnya pencairan dana operasional yang hingga lima bulan belum cair, dirinya khawatir kegiatan pengawasan Pemilu 2009 terganggu dan tidak berjalan efektif akibat terkendala kesulitan dana operasional.
“Jika kondisi ini tidak ada solusi, bisa-bisa semua Panwascam dan PPL apatis dan membubarkan diri karena faktar kesulitan dana pendukung operasional,” tandas Darmono saat dihubungi via telepon. (alw)
Padahal, kebutuhan dana operasional untuk Panwascam sangat mendesak, lantaran tahapan pemilu, terutama jadwal kampanye terbuka bagi parpol yang wajib diawasi sudah dekat. Jika situasi ini tak segera diselesaikan, maka bisa jadi sistem pengawasan pemilu di Kabupaten Indramayu akan terganggu dan tidak berjalan efektif.
Ketua Panwas Kecamatan Sindang Masudin mengatakan, sejak November 2008 hingga Maret 2009 ini semua biaya operasional untuk kebutuhan Panwascam belum bisa dicairkan.
Menurutnya, kebutuhan dana operasional yang juga belum dibayar antara lain untuk bayar Listrik, telepon dan air PDAM sebesar Rp600 ribu perbulan, serta sewa kantor sebesar Rp1 juta.
Untuk menutupi tersebut, selama lima bulan ini Panwascam meminjam kepada pihak lain dengan tujuan agar semua proses pengawasan dapat berjalan lancar. “Nyatanya, walaupun kami sudah meminjam, hingga lima bulan ini dana operasional belum dibayar. Situasi ini sangat menyulitkan dan memberatkan karena setiap bulannya kami hanya menerima honor bulanan Rp1 juta,” ujar Masudin, Selasa (10/3).
Selain terjadi kesulitan dana operasional, Panwascam juga mengeluh banyak pagu dana operasional yang dipangkas. Contohnya, untuk anggaran tahun 2008 yakni bulan November dan Desember, dana operasional untuk Panwascam sebesar Rp9.675.000 (di luar honor pengurus Panwascam) yang terdiri dari, ATK Rp725 ribu perbulan, listrik, telepon dan air PDAM Rp650 ribu, sewa dua kendaraan motor Rp2 juta, supervise Rp400 ribu, ekpedisi surat-surat Rp400 ribu, sewa kantor Rp2juta, perlengkapan kantor Rp2 juta dan biaya untuk penyelenggaraan rapat-rapat anggota Panwascam dan PPL sebesar Rp1,5 juta perbulan.
“Untuk pagu anggaran 2009 ini, Panwascam hanya dibantu dana operasional sebesar Rp2.750.000 yang terdiri untuk ATK, listrik, telepon dan air PDAM, sewa 2 unit kendaraan dan sewa kantor. Jika dihitung-hitung, sekitar 70 persen biaya yang dipangkas. Ini sangat tidak rasional. Pemangkasan anggaran juga terjadi untuk PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) dari Rp1.350.000 perbulan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan, kini hanya menerima Rp50 ribu perbulan untuk BBM kendaraan saja,” keluh Masudin.
Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan Sukra H Darmono menyatakan, dengan tersendatnya pencairan dana operasional yang hingga lima bulan belum cair, dirinya khawatir kegiatan pengawasan Pemilu 2009 terganggu dan tidak berjalan efektif akibat terkendala kesulitan dana operasional.
“Jika kondisi ini tidak ada solusi, bisa-bisa semua Panwascam dan PPL apatis dan membubarkan diri karena faktar kesulitan dana pendukung operasional,” tandas Darmono saat dihubungi via telepon. (alw)
Post a Comment