Program Banyak Terkendala Dana
Bantuan Provinsi Sering Terhambat Penetapan APBD
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Jawa Barat, Drs H Ano Sutrisno beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu, Rabu (11/2). Dalam kunjungan tersebut Ano disambut langsung oleh Bupati H Irianto MS Syafiuddin (Yance) beserta jajarannya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Bupati Yance untuk curhat berbagai persoalan yang sering dihadapi.
BERBAGAI persoalan yang muncul di Indramayu diantaranya adalah masalah Pajak Pengolahan Migas (PPM) yang belum dibayar Pertamina, kasus pencemaran crude oil, masalah banjir yang kerap terjadi di Indramayu, soal pembentukan Provinsi Cirebon, hingga masalah persiapan Pemilu 2009. Yance juga menyinggung tentang lambatnya informasi bantuan dari Provinsi Jawa Barat.
“Terus terang saja yang menjadi hambatan kami adalah masalah anggaran. Apalagi bantuan dari provinsi informasinya sering terlambat, yaitu setelah APBD ditetapkan. Akibatnya harus menunggu lama lagi saat perubahan APBD,” tandas Bupati Yance.
Dikatakannya, banjir yang terjadi di Indramayu sebenarnya hanya di daerah yang itu-itu saja. Tapi kenyataannya sulit untuk bisa diatasi. Menurutnya, inti dari persoalan ini adalah akibat dana yang tidak optimal. Bupati menjelaskan, pemkab sebenarnya telah memiliki banyak program untuk mengatasi masalah tersebut namun kerap terbentur pada persoalan anggaran yang terbatas. Sehingga perlu mendapat perhatian dari provinsi Jawa Barat.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ano mengatakan bisa menerima kritikan yang disampaikan Bupati Yance dan hal tersebut akan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Yance yang telah banyak memberikan masukan,” ungkap mantan Sekda Kota Cirebon ini.
Ano mengakui, untuk pemberian bantuan bagi korban bencana memang masih ada masalah. Terutama soal pertanggungjawaban tersebut. Sebab pejabat di tingkat provinsi juga tidak mau berurusan dengan hukum hanya gara-gara dana bencana alam. Untuk itulah Ano berjanji akan membuat aturan yang jelas tentang petunjuk teknis penggunaan anggaran untuk korban bencana.
Untuk ke depan, lanjut Ano, penanganan bencana mungkin akan lebih ditekankan kepada upaya-upaya preventif atau pencegahan. Khusus untuk kabupaten Indramayu, banjir yang kerap terjadi diharapkan bisa diatasi setelah pembangunan Waduk Jatigede selesai.
Masalah lain yang diungkapkan adalah tentang Pemilu 2009 yang tinggal 53 hari lagi. Ano berharap agar sosialisasi terus dilakukan secara intensif. Sebab Pemilu 2009 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini diikuti oleh peserta yang lebih banyak baik dari jumlah partai maupun caleg.
Ano juga memuji Bupati Yance yang telah berhasil memimpin Indramayu. Diantaranya sudah lebih dahulu menetapkan anggaran pendidikan di atas 30%. Indramayu juga dinilai berhasil dalam meningkatkan IPM karena saat ini IPM Indramayu adalah 68,64 atau berada di atas rata-rata IPM kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu 60,90. “IPM kabupaten/kota diwilayah III memang masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat, kecuali Kabupaten Indramayu,” tandasnya. (oet)
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Jawa Barat, Drs H Ano Sutrisno beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu, Rabu (11/2). Dalam kunjungan tersebut Ano disambut langsung oleh Bupati H Irianto MS Syafiuddin (Yance) beserta jajarannya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Bupati Yance untuk curhat berbagai persoalan yang sering dihadapi.
BERBAGAI persoalan yang muncul di Indramayu diantaranya adalah masalah Pajak Pengolahan Migas (PPM) yang belum dibayar Pertamina, kasus pencemaran crude oil, masalah banjir yang kerap terjadi di Indramayu, soal pembentukan Provinsi Cirebon, hingga masalah persiapan Pemilu 2009. Yance juga menyinggung tentang lambatnya informasi bantuan dari Provinsi Jawa Barat.
“Terus terang saja yang menjadi hambatan kami adalah masalah anggaran. Apalagi bantuan dari provinsi informasinya sering terlambat, yaitu setelah APBD ditetapkan. Akibatnya harus menunggu lama lagi saat perubahan APBD,” tandas Bupati Yance.
Dikatakannya, banjir yang terjadi di Indramayu sebenarnya hanya di daerah yang itu-itu saja. Tapi kenyataannya sulit untuk bisa diatasi. Menurutnya, inti dari persoalan ini adalah akibat dana yang tidak optimal. Bupati menjelaskan, pemkab sebenarnya telah memiliki banyak program untuk mengatasi masalah tersebut namun kerap terbentur pada persoalan anggaran yang terbatas. Sehingga perlu mendapat perhatian dari provinsi Jawa Barat.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ano mengatakan bisa menerima kritikan yang disampaikan Bupati Yance dan hal tersebut akan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Yance yang telah banyak memberikan masukan,” ungkap mantan Sekda Kota Cirebon ini.
Ano mengakui, untuk pemberian bantuan bagi korban bencana memang masih ada masalah. Terutama soal pertanggungjawaban tersebut. Sebab pejabat di tingkat provinsi juga tidak mau berurusan dengan hukum hanya gara-gara dana bencana alam. Untuk itulah Ano berjanji akan membuat aturan yang jelas tentang petunjuk teknis penggunaan anggaran untuk korban bencana.
Untuk ke depan, lanjut Ano, penanganan bencana mungkin akan lebih ditekankan kepada upaya-upaya preventif atau pencegahan. Khusus untuk kabupaten Indramayu, banjir yang kerap terjadi diharapkan bisa diatasi setelah pembangunan Waduk Jatigede selesai.
Masalah lain yang diungkapkan adalah tentang Pemilu 2009 yang tinggal 53 hari lagi. Ano berharap agar sosialisasi terus dilakukan secara intensif. Sebab Pemilu 2009 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini diikuti oleh peserta yang lebih banyak baik dari jumlah partai maupun caleg.
Ano juga memuji Bupati Yance yang telah berhasil memimpin Indramayu. Diantaranya sudah lebih dahulu menetapkan anggaran pendidikan di atas 30%. Indramayu juga dinilai berhasil dalam meningkatkan IPM karena saat ini IPM Indramayu adalah 68,64 atau berada di atas rata-rata IPM kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu 60,90. “IPM kabupaten/kota diwilayah III memang masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat, kecuali Kabupaten Indramayu,” tandasnya. (oet)
Post a Comment