Cuti Bersama Dianggap Ganggu Pelayanan
Warga Minta Ditinjau Ulang
INDRAMAYU-Bagi pegawai negeri sipil (PNS), seringnya libur bersama mungkin sangat menyenangkan, tetapi tidak bagi warga.
Adanya cuti bersama justru dikeluhkan warga yang ingin mengurus berbagai keperluan, terutama mereka yang ingin membuat dan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu keluarga.
Salah seorang warga Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Budiyono (35) mengaku kalau dirinya rugi waktu dan biaya dengan diterapkannya cuti bersama itu.
“Saya benar-bernar enggak tahu kalau hari ini (kemarin-red) ada cuti bersama, sehingga datang ke kecamatan untuk membuat KTP. Pas datang, ternyata kantor tutup. Jelas, ini sangat menghambat tenaga dan waktu saya,” keluh Budiyono, Jumat (2/1).
Budiyono meminta agar pihak pemerintah membuat edaran terkait dengan libur bersama ini dan disosialisasikan hingga level bawah.
Bahkan, Budiyono mengusulkan agar yang terkait dengan pelayanan umum seperti kesehatan, perijinan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak diliburkan.
Mengingat, warga sangat memerlukan pelayanan tersebut, agar aktivitas berlangsung lancar dan kegiatan yang sudah disusun rapih tidak terbengkalai gara-gara cuti bersama terlalu panjang dan sering.
“Acara yang sudah diagendakan pada hari Senin terpaksa harus dibatalkan karena ada urusan membuat KTP. Cuti bersama ini, saya rasakan sangat menghambat,”katanya.
Keluhan senada juga diungkapkan Abdul Nasir (45), warga Sendang Kecamatan Karangampel. Menurutnya, kebijakan cuti bersama disatu sisi mungkin baik untuk menghormati peringatan hari-hari besar. Namun, disisi lain juga kurang baik karena bisa mengganggu pelayanan umum.
Nasir juga mengaku kecewa ketika hendak memperpanjang KTP ternyata tutup karena masih libur. “Bayangkan, sudah jauh-jauh datang kesini, tidak ada pelayanan, jelas ini sangat mengecewakan,” katanya.
Ia berharap agar kebijakan cuti bersama bisa ditinjau ulang, dengan harapan tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
“Kalau memang bisa ditinjau ulang, saya pikir hal ini harus dilakukan demi pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tandas mantan aktivis LSM KBRI ini. (oet)
INDRAMAYU-Bagi pegawai negeri sipil (PNS), seringnya libur bersama mungkin sangat menyenangkan, tetapi tidak bagi warga.
Adanya cuti bersama justru dikeluhkan warga yang ingin mengurus berbagai keperluan, terutama mereka yang ingin membuat dan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu keluarga.
Salah seorang warga Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Budiyono (35) mengaku kalau dirinya rugi waktu dan biaya dengan diterapkannya cuti bersama itu.
“Saya benar-bernar enggak tahu kalau hari ini (kemarin-red) ada cuti bersama, sehingga datang ke kecamatan untuk membuat KTP. Pas datang, ternyata kantor tutup. Jelas, ini sangat menghambat tenaga dan waktu saya,” keluh Budiyono, Jumat (2/1).
Budiyono meminta agar pihak pemerintah membuat edaran terkait dengan libur bersama ini dan disosialisasikan hingga level bawah.
Bahkan, Budiyono mengusulkan agar yang terkait dengan pelayanan umum seperti kesehatan, perijinan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak diliburkan.
Mengingat, warga sangat memerlukan pelayanan tersebut, agar aktivitas berlangsung lancar dan kegiatan yang sudah disusun rapih tidak terbengkalai gara-gara cuti bersama terlalu panjang dan sering.
“Acara yang sudah diagendakan pada hari Senin terpaksa harus dibatalkan karena ada urusan membuat KTP. Cuti bersama ini, saya rasakan sangat menghambat,”katanya.
Keluhan senada juga diungkapkan Abdul Nasir (45), warga Sendang Kecamatan Karangampel. Menurutnya, kebijakan cuti bersama disatu sisi mungkin baik untuk menghormati peringatan hari-hari besar. Namun, disisi lain juga kurang baik karena bisa mengganggu pelayanan umum.
Nasir juga mengaku kecewa ketika hendak memperpanjang KTP ternyata tutup karena masih libur. “Bayangkan, sudah jauh-jauh datang kesini, tidak ada pelayanan, jelas ini sangat mengecewakan,” katanya.
Ia berharap agar kebijakan cuti bersama bisa ditinjau ulang, dengan harapan tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
“Kalau memang bisa ditinjau ulang, saya pikir hal ini harus dilakukan demi pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tandas mantan aktivis LSM KBRI ini. (oet)
Post a Comment